Seminar Nasional Ketersediaan Pangan BPK, APPSI Mewakili Pedagang Pasar

seminar-nasional-ketersediaan-pangan-bpk-appsi

seminar-nasional-ketersediaan-pangan-bpk-appsi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI mewakili pedagang pasar  berpartisipasi dalam Seminar Nasional “Ketersediaan Pangan: Swasembada vs Import “  yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin, 21 Mei 2018.

Hadir sebagai narasumber, Ketua DPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA, Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dan Anggota IV BPK, Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M dan bertindak sebagai moderator, Effendi Ghazali.

Ketua DPR RI menjelaskan secara peraturan perundangan, UU Pangan memang tidak melarang import jika memenuhi syarat dan untuk kepentingan nasional, misalnya produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan atau adanya kenaikan harga di pasar. Namun, Pemerintah tidak dapat terus menerus bergantung pada impor. Diperlukan berbagai pembenahan yang serius sehingga bangsa Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, tegasnya. Pihaknya berharap Pemerintah dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog memiliki satu pandangan yang sama untuk melakukan swasembada pangan.

Sementara Menteri Pertanian, menjabarkan kesuksesan pencapaian kinerja kementeriannya dengan menyebutkan bahwa bahan pangan hasil pertanian yang dulu sering diimpor saat ini sudah berhasil diekspor. Diuraikannya, dahulu Indonesia melakukan impor jagung 3,6 juta ton dan sekarang justru Indonesia sudah melakukan ekspor sebesar 500 ribu ton ke enam negara. Begitu pula dengan bawang merah Indonesia saat ini sudah diekspor ke tujuh negara.

Dilanjutkan oleh Menteri Pertanian bahwa dua bulan sebelum Ramadhan, Pemerintah telah menyiapkan stok bahan pangan  20 hingga 30 persen di atas hari-hari sebelumnya dan menurutnya tidak perlu ada kenaikan harga saat Ramadhan. Meski tidak menyinggung rinci terkait rencana pemerintah untuk impor beras, Menteri Pertanian hanya mengatakan bahwa komoditas pertanian ada sebanyak 400 dan tidak melulu mengurus beras.

Sedangkan Anggota IV BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah belum memiliki data konsumsi kongkrit yang menunjukkan jumlah ketersediaan dan konsumsi beras nasional. Keakuratan data ini menjadi polemik berhubungan dengan kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

BPS diberikan mandat oleh Presiden bahwa BPS merupakan satu-satunya sumber data dan dengan telah digunakannya satelit diharapkan agar BPS meningkatkan kinerjanya dan mempercepat pendataan  sehingga dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan oleh Pemerintah.

 

BERITA TERKAIT:

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4030577/mentan-dan-ketua-dpr-ke-bpk-bahas-masalah-pangan

http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/21/877342/jaga-pangan-dahulukan-produk-petani-ketimbang-impor

http://validnews.co/BPK-Bakal-Audit-Impor-Beras-XBq

http://pedagangpasar.org/2018/03/rakor-jelang-puasa-dan-lebaran-2018/