Angan Pangan di Perbatasan

product_hold_mail_img_lg

Anto mengemudi dengan was-was malam itu. Pikirannya menerawang, seolah sulit berkonsentrasi pada jalan tol di depannya. “Maaf kalau saya terkesan melamun, Mas. Saya tiba-tiba ingat tetangga-tetangga saya yang jadi pedagang pasar di Tanjung Pinang,” ujarnya meminta maaf kepada penumpangnya. “Sebelum jadi pengemudi, saya juga berdagang di pasar seperti mereka. Selama ini kami di sana menikmati beras, bawang, hingga cabai dengan harga murah karena posisi kami dekat dengan perbatasan, jadi kami bisa dengan mudah ambil barang impor dari Vietnam, Malaysia, Cina, bahkan India. Kalau nanti pemerintah melarang impor, usaha kami bisa bangkrut semua,” lanjutnya.

Bawang yang dia datangkan dari Malaysia bisa diperolehnya seharga Rp8.000 per kg. Harga ini jauh lebih murah ketimbang dia mendatangkannya dari Brebes,  Jawa Tengah yang harganya bisa mencapai Rp28.000 per kg.

Tanjung Pinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi seluas 252.601 km2 (95%-nya berupa lautan) ini berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, dan juga Singapura dan Malaysia di sebelah barat. Dengan posisinya yang strategis, masyarakat di daerah ini dikaruniai kemudahan memperoleh bahan makanan yang diimpor dari negara lain dengan harga yang murah. Anto memberikan contoh, bawang yang dia datangkan dari Malaysia bisa diperolehnya seharga Rp8.000 per kg. Harga ini jauh lebih murah ketimbang dia mendatangkannya dari Brebes, Jawa Tengah yang harganya bisa mencapai Rp28.000 per kg.

Yang dialami Anto dan para pedagang pasar di Kepulauan Riau hanyalah sekelumit contoh dari manfaat perdagangan internasional bagi banyak masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang tinggal di dekat daerah-daerah perbatasan, jauh lebih mudah dan murah bagi mereka untuk mendapatkan bahan pangan dari negara-negara tetangga ketimbang harus membeli dari sentra produksi di dalam negeri yang sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika larangan impor diberlakukan dan hanya produk lokal yang boleh diperdagangkan, maka hal ini akan membuat harga bahan-bahan pangan di daerah tersebut menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya memprioritaskan faktor akses dan harga yang terjangkau dalam upayanya mewujudkan ketahanan pangan. Amatlah tidak bijaksana untuk memaksa orang-orang seperti para Anto dan para tetangganya untuk membeli bahan makanan dengan harga mahal, sementara mereka dapat membeli dengan harga lebih terjangkau dari negara lain.

 

Ditulis oleh :
Hizkia Respatiadi
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

 

Untuk artikel terbaru APPSI, bisa dilihat:

http://pedagangpasar.org/category/artikel/

 

Untuk berita mengenai APPSI, bisa dilihat:

http://pedagangpasar.org/category/berita-appsi-daerah/