Lahirnya Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum untuk Pedagang Pasar

1-lkbh-pedagangpasar

1-lkbh-pedagangpasar

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan taraf berusaha para pedagang pasar, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) membentuk Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) APPSI dan telah menunjuk Robby F. Asshiddiqie, S.H., M.Sc sebagai Ketua dan Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H. sebagai Sekretaris LKBH APPSI. Kepengurusan LKBH APPSI terdiri dari para professional hukum dari berbagai bidang dan melalui lembaga ini nantinya diharapkan dapat membantu pelaku usaha khususnya pedagang pasar tradisional dalam menjalankan usahanya agar lebih selaras dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan pedagang pasar.

Bertempat di Gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada hari Rabu, 29 November 2017 telah diadakan acara Syukuran dan Doa Bersama sehubungan telah berdirinya dan diterbitkannya SK Kemenkumham LKBH APPSI. Hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Tjahya Widayanti serta Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Sihard Hadjopan Pohan dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Hukum dan Regulasi Ibu Melli N. Darsa. Turut hadir juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI, serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah beserta pengurus (DPW) APPSI DKI Jakarta.

2-lkbh-pedagangpasar

Sekretaris Jenderal DPP APPSI, Muhammad Maulana menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis 2016) DPP APPSI, ada 3 program pilar DPP APPSI yang sekarang sudah terbentuk, yaitu Lembaga Edukasi Pedagang Pasar, Lembaga Distribusi Bahan Pokok dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum. Dimana Lembaga Edukasi dibentuk untuk memberikan peningkatan kapasitas pedagang pasar melalui penyuluhan pendidikan, Lembaga Distribusi Bahan Pokok dibentuk untuk membantu pedagang pasar mendapatkan ketersediaan bahan pokok dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum untuk membantu pedagang pasar tradisional dalam mengkaji, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum dan perundang-undangan yang sering kali melibatkan pedagang pasar. Melalui LKBH APPSI ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pedagang pasar untuk berusaha lebih baik lagi sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, M. Maulana mengatakan bahwa LKBH APPSI merupakan lembaga dibawah DPP APPSI yang akan berperan sebagai konsultan dan pendamping permasalahan hukum pedagang pasar, khususnya anggota APPSI di seluruh Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari peran serta APPSI dalam membantu Pemerintah dan mendukung kebijakan penguatan perdagangan dalam negeri.

Baru-baru ini, DPP APPSI telah melakukan kajian dan pendampingan bantuan hukum untuk pedagang pasar bersama dengan DPW APPSI DKI, dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpasaran Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua LKBH APPSI, Robby F. Asshiddiqie, S.H., M.Sc mengatakan bahwa selain memberikan bantuan hukum, LKBH APPSI ini juga akan mengkaji bagaimana seharusnya aturan mengenai pasar tradisional itu dapat diterapkan dan diterima oleh seluruh stakeholder, mengatur mengenai hubungan antara pemerintah, pelaku usaha dalam hal ini pedagang pasar, dan masyarakat konsumennya, dengan mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga giroh pasar tradisional sebagai warisan budaya bangsa.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hukum dan Regulasi, Melli N. Darsa, dalam kata sambutannya mendukung penuh berdirinya LKBH APPSI karena menurutnya ada banyak sekali pelaku UMKM di Indonesia terutama yang berada di pasar tradisional, kurang dibantu dalam pemasalahan hukum dan perundang-undangan. KADIN Indonesia mendukung penuh upaya-upaya LKBH APPSI dalam membantu pedagang pasar tradisional karena KADIN Indonesia merupakan wadah pengusaha yang ada di Indonesia yang termasuk pedagang pasar didalamnya.

3-lkbh-pedagangpasar

Apresiasi untuk LKBH APPSI juga datang dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya WIdayanti, M.Sc. Dalam sambutannya, Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan bahwa sejak jaman dahulu sampai saat ini, pasar tradisional masih menjadi sumber utama perekonomian bangsa. Dan sebagai sumber perekonomian, pasar tradisional harus diperhatikan dan seluruh aspek yang terlibat didalamnya juga harus dilindungi dan dijaga agar roda perekonomian bangsa tetap bergulir kearah yang lebih baik lagi. Beliau sangat mengapresiasi upaya APPSI dalam menjalankan organisasinya dalam mewujudkan 3 pilar, terutama membentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang dinamakan LKBH APPSI.

LKBH APPSI nantinya juga akan bekerja sama dengan Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Indonesia (LKBH-PT) yang saat ini memiliki 38 anggota yang  terdiri dari Universitas Negeri dan Universitas Swasta Nasional. Hal ini bertujuan untuk membantu pedagang pasar yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia dan sekaligus untuk mendekatkan pedagang pasar dengan kalangan akademisi di daerahnya masing-masing.

Ditempat terpisah, Ketua LKBH-PT, Aristo Pengaribuan, S.H., LL.M., yang juga Ketua LKBH Universitas Indonesia, selain mendukung LKBH APPSI, menambahkan bahwa dirinya membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pedagang pasar untuk datang ke LKBH di universitas-universitas yang menjadi anggota LKBH-PT, baik untuk berkonsultasi, atau mendiskusikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Berita Terkait:

http://m.kontan.co.id/news/lbh-pedagang-pasar-lapor-2-aturan-ke-kppu

http://m.bisnis.com/jakarta/read/20170927/384/693688/kppu-kaji-dua-raperda-pasar-jaya

https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170914/16/690012/kppu-proses-laporan-soal-persaingan-tak-sehat-pasar-jaya

http://m.bisnis.com/jakarta/read/20171011/384/697998/raperda-perumda-pasar-jaya-pedagang-kecil-minta-jaminan-hidup

http://m.bisnis.com/jakarta/read/20171011/384/698028/pd-pasar-jaya-diminta-fokus-distributor-bukan-pengecer