Bappenas-APPSI: Pola Distribusi Bahan Makanan adalah Sumber Inflasi yang Dominan

1bappenas-appsi

1bappenas-appsi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan topik bahasan “Evaluasi Pola Distribusi Komoditas Barang Kebutuhan Pokok “ pada hari Rabu, 20 September  2017.  FGD ini diselenggarakan karena BAPPENAS memantau dalam beberapa tahun terakhir, inflasi di Indonesia menunjukkan volatilitas yang relatif besar dan bahan makanan menjadi sumber inflasi yang relatif dominan dan berfluktuasi.

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengedalian Pembangunan Sektoral BAPPENAS, Drs Adhi Putra Alfian MSi menyampaikan bahwa tujuan dari evaluasi ini antara lain : menemukenali komoditas yang paling berfluktuasi dan berpengaruh relatif cukup besar terhadap inflasi kemudian memetakan pola distribusi komoditas yang berfluktuasi dan akhirnya memberikan rekomendasi kebijakan terkait pola distribusi komoditas bahan pangan tersebut.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang mewakili pedagang pasar dalam FGD memberikan masukan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat APPSI, Muhammad Maulana.  APPSI menyampaikan, selain adanya peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pedagang akhir, perlu adanya penetapan harga disetiap mata rantai dan kajian menyeluruh dalam kesiapan prasarana disetiap mata rantai distribusi bahan pokok di setiap wilayah.  APPSI juga meminta adanya perbedaan perlakuan sistem distribusi bahan pokok antara retail modern dan retail tradisional.

BAPPENAS menyampaikan bahwa perlu adanya perhatian pada hal-hal penting dalam pola distribusi  seperti rantai distribusi yang panjang, hambatan-hambatan yang mempengaruhi pola distribusi seperti misalnya hambatan transportasi, faktor cuaca, kebijakan impor pemerintah serta aksi spekulasi. Dalam FGD ini, dibahas juga wacana seperti pusat distribusi di tingkat propinsi.

2bappenas-appsi

Pusat distribusi bahan pokok makanan di tingkat propinsi juga menjadi hal yang diperhatikan oleh APPSI. Pada awal September 2017, dalam rangka melaksanakan program kerja pendirian dan pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Banten mengundang DPP APPSI dalam kegiatan  “Penyampaian Hasil Penyusunan Feasibility Study Pusat Distribusi Provinsi Banten“. APPSI melalui Dewan Pengurus Wilayah APPSI Banten, menyampaikan bahwa pusat distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan juga dapat berfungsi sebagai pusat konsolidasi komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen di wilayah Provinsi Banten.

 

 

cropped-200Logo-APPSI-hires.pngCIPS copy

 

Pada kesempatan lain, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok makanan, pada pertengahan bulan September 2017, DPP APPSI menerima kunjungan dari lembaga riset kebijakan publik Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sebagai bagian dari inisiasi kerjasama di antara keduanya. CIPS, yang merupakan lembaga riset (think tank) independen dan non-profit, tengah berupaya untuk menjalin kemitraan dengan APPSI untuk bersama-sama menggalakkan kampanye Hak Makmur (Hak Makan Murah). Dalam kampanye ini, APPSI dan CIPS berencana untuk bekerja sama mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan harga pangan yang terjangkau bagi konsumen sekaligus menyejahterakan para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. Kampanye tersebut akan dijalankan melalui berbagai jalur, seperti website, media sosial, forum diskusi masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya.

BERITA TERKAIT:

http://pedagangpasar.org/2017/09/pusat-distribusi-provinsi-dianggap-penting-oleh-appsi-banten/