DPP APPSI Memberikan Paparan Kepada Komite Ekonomi Dan Industri Nasional Tentang Harga Acuan Komoditas Bahan Makanan

harga acuan komoditas bahan makanan

harga acuan komoditas bahan makanan

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk komoditas bahan makanan, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Perdagangan No. 7/2014, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan stabilitasi harga.  Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dn kepastian harga komoditas beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula serta daging sapi.

Dalam implementasinya, Dewan Pimpinan Pusat APPSI diwakili oleh Wakil Ketua Umum, Sarman Simanjorang dan Sekretaris Jenderal, Muhammad Maulana menghadiri Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dengan topik bahasan mengenai Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen pada Hari Selasa, 30 Mei 2017, APPSI menyampaikan peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016 tersebut masih belum optimal di lapangan.

Sekretaris Jenderal DPP APPSI, Muhammad Maulana memberikan paparan dengan judul “Perkembangan Implementasi HET, Update Terakhir Di Pasar Tradisional”. Berdasarkan kajian dan pantuan Bidang Penelitian DPP APPSI, ditemukan bahwa komoditas beras, gula, daging dan minyak goreng masih berada diatas harga acuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016 tersebut. Selain program-program yang sudah dilaksanakan oleh DPP APPSI dengan BULOG, Sekretaris Jenderal DPP APPSI menyampaikan gambaran, kendala-kendala di lapangan, khususnya pada pendistribusian daging dan gula. Wakil Ketua Umum DPP APPSI, Sarman Simanjorang menambahkan bahwa diperlukan perlakuan dan perhatian khusus dari pemerintah kepada pasar dan pedagang tradisional dalam rangka program pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok komoditas pangan.

harga acuan komoditas bahan makanan 2

Selain APPSI, turut pula dalam diskusi dan memberikan paparan adalah Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

APPSI mendukung pandangan KEIN bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut dengan mengumpulkan informasi terkait implementasi penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar terealisasi sehingga dapat  menjaga daya beli masyarakat.

Hasil dari FGD akan menjadi rekomendasi KEIN kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,  terkait strategi yang efisien dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*