Pertemuan Koordinasi Pangan Nasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

koordinasi pangan nasional oleh BPK RI
koordinasi pangan nasional oleh BPK RI

Paparan Materi dari Narasumber Pertemuan Koordinasi BPK

Jakarta – Selasa, 21 Juni 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengadakan Pertemuan Koordinasi dengan tema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri vs Impor”. Pertemuan ini menghadirkan narasumber Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Wakil Ketua DPR, Prof. Bustanul Arifin. Turut hadir tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah, para Kepala Daerah, asosiasi-asosiasi termasuk Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum, Bapak Benny Kusbini dan Sekretaris Jenderal, Bapak Muhammad Maulana.

Isu ketahanan pangan nasional terus menjadi polemik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Tingginya harga bahan pangan pokok memicu pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan kepada pemerintah selaku pemegang kendali pangan nasional. Permasalahan ini terus muncul setiap tahun, terutama di setiap bulan Ramadhan. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas bahan pangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya adalah pengadaan bahan pangan melalui impor untuk menutup kekurangan pasokan dari dalam negeri. Namun, kebijakan ini masih banyak dipertanyakan melihat negeri ini dirasa mampu untuk swasembada bahan pangan pokok dengan kekayaan sumber daya alam yang ada.

Selain membahas temuan-temuan dari hasil audit BPK mengenai proses dan kebijakan pengadaan bahan pangan pokok nasional baik dalam negeri maupun impor, para narasumber juga memaparkan hasil riset terkait isu tersebut yang dilakukan oleh masing-masing institusi. Beberapa poin utama dari pertemuan koordinasi tersebut diantaranya permasalahan sentralisasi dan validasi data sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah dan sebagai acuan pembahasan rancangan program ketahanan pangan nasional, masalah efektivitas rantai produksi dan pasca produksi dalam negeri yang masih kurang terorganisir dengan baik, usaha di sektor pertanian juga belum bisa menjanjikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pelaku usaha sehingga lahan dan sumber daya manusia di sektor ini terus menurun, serta masalah pengambilan kebijakan impor bahan pangan pokok yang juga belum efektif dan efisien. Perlunya koordinasi dan kerja sama antar institusi pemerintah dan masyarakat merupakan langkah dan komitmen bersama yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
(Sumber: foto & teks Sekretariat)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*